Indonesia Masuk BRICS, Budi Djiwandono: Wujud Sejati Politik Bebas Aktif

09-01-2025 / KOMISI I
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menyambut baik masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS. Budi juga mengapresiasi strategi politik luar negeri pemerintah yang dinilai mampu membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya.

 

“Fraksi Gerindra tentu menyambut gembira keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Karena ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Budi Djiwandono, sapaan akrabnya, dalam keterangan resmi kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

 

Menurutnya, BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan. Terutama di tengah tren geopolitik global yang saat ini cenderung berorientasi kepentingan dalam negeri masing-masing negara (inward-looking), alih-alih mendorong kolaborasi ekonomi yang setara dan berkelanjutan.

 

“Untuk memperkuat peran Indonesia dalam geopolitik global, politik luar negeri kita harus mampu mendorong kolaborasi, bukan konfrontasi. Kita punya kedaulatan untuk menjalin diplomasi dengan semua pihak serta menciptakan relasi yang setara dan saling menguntungkan,” ujarnya seraya mengapresiasi Pemerintah yang berhasil menjalankan kedaulatan demi kepentingan bangsa.

 

Keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi sorotan sejumlah media asing yang menilai sebagai langkah konfrontatif dengan blok ekonomi Barat. Menanggapi asumsi ini, Budi Djiwandono secara tegas membantah, justru sepak terjang politik luar negeri Indonesia selalu membawa semangat politik bebas aktif terbukti dengan keterlibatan berbagai forum internasional, seperti OECD, APEC, G20, OKI, dsb.

 

“Kita juga terlibat aktif dalam forum lain. Artinya, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia dimanapun nantinya,” ujar Budi Djiwandono.

 

Ia juga menegaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia merupakan agenda utama yang diperjuangkan oleh Indonesia dalam setiap relasi diplomatik yang dibangun. “Kepentingan nasional adalah yang utama," tandas Budi Djiwandono.

 

Bahkan, tegas Budi Djiwandono, ketika Indonesia turut memperjuangkan tatanan yang lebih baik sebagai warga dunia, kita perlu tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri. "Semangat ini yang tercermin dari keanggotaan Indonesia di BRICS," pungkas Budi Djiwandono. (pun/rdn)

BERITA TERKAIT
Soroti Ancaman Kebocoran Data, Sarifah: Payment ID Harus Dikaji Lebih Dalam
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah menilai penerapan payment ID dalam setiap transaksi digital harus...
Oleh Soleh Minta Pemerintah Tak Kompromi Soal Penamaan Laut Ambalat
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Padang - Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menyatakan penolakan keras dan meminta Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas...
Legislator Dorong Penataan Organisasi dan Infrastruktur TNI di Daerah
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang — Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah mendorong adanya penataan organisasi dan infrastruktur Tentara Nasional...
Trinovi Soroti Rencana Pembentukan Satuan Baru di KOREM 042/Gapu Jambi
13-08-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jambi - Anggota Komisi I DPR RI, Trinovi Khairani, memberikan perhatian khusus terhadap rencana pembentukan satuan baru di jajaran...